LUTIM — DPRD Luwu Timur memasukkan kebutuhan pemadam kebakaran Loeha Raya ke meja pembahasan anggaran 2027. Keputusan itu memperlihatkan pergeseran prioritas: layanan kedaruratan mulai diarahkan tidak hanya mengikuti pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau kawasan yang sulit diakses.
Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muh Rivaldi, menyebut pengadaan armada pemadam kebakaran untuk Loeha Raya telah disepakati dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama TAPD dan organisasi perangkat daerah terkait.
“Pengadaan unit damkar untuk Loeha Raya direalisasikan pada 2027. Itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan dalam pembahasan anggaran,” ujar Rivaldi.
Kebutuhan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis Loeha Raya yang berada di seberang Danau Towuti. Jarak dari pusat layanan membuat pengerahan armada ketika kebakaran terjadi tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat.
DPRD menilai persoalan itu tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan armada yang sudah tersedia di wilayah lain. Pemerintah daerah perlu menempatkan sarana penanggulangan kebakaran lebih dekat dengan kawasan rawan dan berjarak jauh dari pusat pelayanan.
Langkah itu sebelumnya diarahkan ke Mahalona Raya. Wilayah tersebut memperoleh alokasi pengadaan armada melalui APBD 2026. Loeha Raya kemudian masuk dalam rencana 2027.
Dengan harga satu unit kendaraan yang diperkirakan sekitar Rp1 miliar, pengadaan tersebut menjadi salah satu pilihan belanja yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Rivaldi mengatakan urgensinya terletak pada waktu respons.
“Kalau terjadi kebakaran, masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama,” katanya.
Pembahasan di KUA-PPAS belum otomatis berarti kendaraan telah tersedia di lapangan. Setelah penganggaran, masih terdapat tahapan pelaksanaan dan pengadaan yang harus dilalui pemerintah daerah.
Karena itu, pekerjaan berikutnya bukan berhenti pada persetujuan anggaran. Pemerintah perlu memastikan spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan, kesiapan operasional, personel, pemeliharaan, serta lokasi penempatan armada.
DPRD kini telah memberi arah kebijakan. Tinggal memastikan rencana itu tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Bagi warga Loeha Raya, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut sederhana, ketika kebakaran terjadi, seberapa cepat petugas tiba. Di titik itulah janji pengadaan satu unit damkar akan diuji.
