MALILI – Aspirasi nelayan yang disampaikan melalui kanal Lapor Pak Bupati mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur bersama pihak Syahbandar turun langsung memberikan pelayanan administrasi kepada nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wotu, Desa Bawalipu, Jumat (7/8/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perikanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang membutuhkan dokumen administrasi kapal.
Dalam pelayanan tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah proses penerbitan pas kecil, yakni dokumen yang diperlukan dalam proses perpanjangan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Alih-alih meminta nelayan datang ke kantor untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, petugas memilih turun langsung ke lapangan. Pendataan serta pengukuran fisik kapal dilakukan di kawasan TPI Wotu sehingga nelayan dapat memperoleh pelayanan lebih dekat dengan lokasi aktivitas mereka.
Pola pelayanan on-site atau jemput bola ini diharapkan mampu memangkas waktu dan memudahkan nelayan dalam memenuhi persyaratan administrasi kapal.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, Padli, mengatakan kehadiran petugas di lapangan merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat nelayan.
“Jadi kami turun ke lapangan bersama Syahbandar, jemput bola ke lapangan,” ujar Padli saat melakukan peninjauan di TPI Wotu.
Menurutnya, penerbitan pas kecil bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi kapal. Dokumen tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung penataan armada perikanan tangkap serta memastikan data kapal dan pemiliknya tercatat dengan baik.
Tertib administrasi, lanjutnya, juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan.
Dengan data kapal yang terverifikasi dan administrasi yang tertib, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan fasilitas subsidi diberikan kepada nelayan yang memang memenuhi ketentuan.
Pelayanan langsung di TPI Wotu ini sekaligus menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal pengaduan pemerintah tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pelayanan langsung di lapangan.
Dinas Perikanan Luwu Timur berharap pola pelayanan jemput bola seperti ini dapat terus dilakukan, khususnya di wilayah pesisir yang masyarakatnya memiliki aktivitas ekonomi yang sangat bergantung pada sektor perikanan.
Bagi nelayan, kemudahan akses pelayanan administrasi menjadi hal penting karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk melaut dan menjalankan aktivitas perikanan. Karena itu, kehadiran petugas langsung di sentra nelayan dinilai dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Respons cepat tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik, sekaligus memastikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dapat ditangani secara langsung dan tepat sasaran.
