LUTIM – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur memastikan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi terus diperkuat. Langkah itu dilakukan melalui koordinasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi VII tersebut membahas sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari kelancaran distribusi, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga upaya mencegah terjadinya kelangkaan LPG bersubsidi.
Rombongan Komisi II diterima Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Mulian Pratama.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mengatakan pengawasan tidak boleh berhenti pada penambahan kuota saja. Menurutnya, rantai distribusi harus dipastikan berjalan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh LPG 3 Kg sesuai peruntukannya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM yang menghadirkan program fasilitasi bongkar LPG melalui desa dan kecamatan. Program tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
Firman berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, Pertamina, agen, pangkalan hingga pemerintah desa terus diperkuat agar distribusi LPG 3 Kg semakin tertata dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
