Lutim, timespolitik.com – Sebuah persoalan yang menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan tengah menjadi perhatian publik di Soroako, Kabupaten Luwu Timur. Seorang siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dilaporkan terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di Yayasan Pendidikan Soroako (YPS). Ironisnya, ancaman tersebut bukan disebabkan oleh faktor akademik, melainkan diduga karena kendala administratif yang menuai polemik di tengah masyarakat.
Kasus ini mencuat setelah keluarga siswa tersebut tidak berhasil memperoleh surat keterangan (suket) dari Kerukunan Warga Asli Soroako (KWAS), yang disebut menjadi salah satu syarat dalam proses pendaftaran di sekolah YPS. Tanpa dokumen tersebut, proses administrasi anak tersebut terhambat, meskipun secara usia dan kesiapan pendidikan dinilai telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tingkat SD.
Menurut informasi yang dihimpun, penolakan penerbitan suket diduga dilakukan oleh seorang oknum di lingkungan KWAS yang memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut.
Oknum tersebut disebut-sebut tidak mengakui status keluarga siswa sebagai bagian dari warga asli Soroako. Sikap ini kemudian menimbulkan polemik, karena dinilai tidak memiliki dasar yang jelas serta berpotensi merugikan pihak lain, khususnya anak yang menjadi korban langsung dari keputusan tersebut.
Situasi ini sontak memicu reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Luwu Timur menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Mereka menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikorbankan oleh persoalan administratif yang bersifat subjektif.
“Ini bukan hanya soal dokumen atau prosedur administratif, tetapi menyangkut masa depan seorang anak. Jangan sampai ada kesan bahwa aturan digunakan sebagai alat untuk membatasi hak orang lain,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, beberapa pihak menilai bahwa jika benar terdapat penilaian sepihak dalam menentukan status kewargaan seseorang, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial. Mereka juga mengingatkan bahwa lembaga kemasyarakatan seperti KWAS seharusnya berfungsi sebagai wadah pemersatu, bukan justru menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti peran pihak sekolah, dalam hal ini manajemen YPS, yang diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menyikapi kasus tersebut. Banyak yang berharap agar pihak sekolah tidak hanya berpegang pada kelengkapan administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang inklusif. Jika ada kendala administratif, mestinya bisa dicarikan solusi, bukan justru menjadi alasan untuk menutup akses pendidikan,” tambah seorang warga.
Pemerintah daerah pun didorong untuk segera turun tangan guna menengahi persoalan ini. Transparansi dan klarifikasi dari semua pihak dianggap penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Selain itu, langkah mediasi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Kasus ini kini berkembang menjadi perhatian luas di Soroako dan sekitarnya. Banyak pihak khawatir jika persoalan serupa dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka akan menjadi preseden buruk di kemudian hari. Tidak hanya berdampak pada satu keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melayani kepentingan publik.
Sejumlah elemen masyarakat pun mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penerbitan dokumen seperti suket, agar lebih transparan, objektif, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Mereka berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, sehingga tidak ada lagi anak yang terhambat pendidikannya akibat persoalan serupa.
Di tengah polemik yang berkembang, harapan terbesar masyarakat tetap tertuju pada penyelesaian yang adil dan bijaksana. Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.
Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar hak, melainkan fondasi utama dalam membangun masa depan generasi bangsa. Jangan sampai, hanya karena persoalan administratif yang tidak transparan, mimpi seorang anak untuk melanjutkan pendidikan harus terhenti.
