Lutim,timespolitik.com – Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di Malili, Senin (6/4/2025).
Fraksi Golkar menilai berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah merupakan hasil kerja keras Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh perangkat daerah yang mampu membangun sinergi dalam menjalankan program pembangunan.
Namun demikian, Juru Bicara Fraksi Golkar, Bangkit Reformasyah, mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya langkah yang lebih cepat dan tepat dalam mewujudkan visi Luwu Timur yang maju dan sejahtera.
“Capaian yang ada patut diapresiasi, namun perbaikan tetap harus dilakukan agar hasil pembangunan bisa lebih optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fraksi Golkar, LKPJ merupakan instrumen penting dalam mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah. Selain sebagai laporan tahunan, LKPJ juga dinilai strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga hasil pembangunan.
Dalam pembahasan lanjutan, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait pembangunan lanjutan RS Atue. Pansus LKPJ disarankan menghadirkan konsultan perencana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna memberikan penjelasan teknis terkait kualitas serta daya tahan fasad bangunan rumah sakit tersebut.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan RSUD Malili. Pemerintah daerah didorong segera menyelesaikan sengketa lahan di Desa Puncak Indah agar akses jalan dan fasilitas rumah sakit dapat segera difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap program seragam sekolah gratis karena dinilai mampu meringankan beban orang tua siswa. Meski begitu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi, khususnya pada Dinas Pendidikan, agar distribusi seragam dapat berjalan tepat waktu dan lebih optimal.
Secara umum, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, dengan harapan berbagai catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah ke depan.
