Lutim, timespolitik.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tancap gas mengawal program hilirisasi nikel. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), Pemkab menggelar rapat pengendalian terpadu pengembangan hilirisasi nikel dan kawasan industri bersama Bappenas, Rabu (22/7/2026).
Rapat strategis yang digelar di Aula Baperida Luwu Timur itu dipimpin langsung Kepala Baperida Luwu Timur, Kamal Rasyid. Forum ini menjadi sinkronisasi krusial antara kebijakan pusat, perencanaan daerah, dan realita di lapangan.
Fokus utama pertemuan adalah memaparkan progres terkini pengembangan hilirisasi nikel dan kawasan industri di Bumi Batara Guru. Mulai dari capaian target program prioritas pemerintah hingga kesiapan sektor-sektor pendukungnya.
Kamal Rasyid menegaskan, pengembangan hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada angka investasi dan pertumbuhan ekonomi semata.
“Sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan ini mutlak. Kita ingin memastikan hilirisasi nikel tidak hanya mengejar investasi, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat Luwu Timur,” tegas Kamal.
Untuk itu, Baperida melibatkan hampir semua perangkat daerah teknis yang bersentuhan langsung dengan industri. Hadir dalam rapat tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, DPMPTSP, Distransnaker, Disdagkop-UKMP, hingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Keterlibatan lintas sektor ini dinilai vital. Pasalnya, hilirisasi nikel dan kawasan industri berkelindan dengan banyak aspek: infrastruktur, investasi, serapan tenaga kerja lokal, perdagangan dan UMKM, hingga penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
Selain evaluasi progres, forum ini juga menjadi ruang bedah untuk menelaah dampak lingkungan yang muncul seiring masifnya aktivitas industri di Luwu Timur.
Kamal sebelumnya juga mengingatkan, pertumbuhan kawasan industri yang pesat di Luwu Timur harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan visioner.
“Pertumbuhan kawasan industri harus diikuti perencanaan yang matang agar pembangunan tetap seimbang, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pengendalian terpadu ini, Pemkab Luwu Timur bersama Bappenas berharap hilirisasi nikel berjalan sesuai arah kebijakan nasional, memberi nilai tambah maksimal bagi ekonomi daerah, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kepentingan warga.
