Lutim,timespolitik.com–Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur bersama Wakapolres dan Kadis Perindagkop menggelar pertemuan dengan manajemen PT. Pertamina Patra Niaga dan Depot Karang-karangan Bua Palopo hari ini. Fokus utama pertemuan adalah memastikan kuota dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Luwu Timur,Rabu (24/9/2025).
Pertemuan ini merupakan respons cepat terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi beberapa waktu lalu. Antrean panjang di SPBU menjadi perhatian serius, mendorong Komisi II DPRD Luwu Timur untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), aspirasi masyarakat, serta hasil inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi perhatian serius bagi Pertamina untuk menata sistem suplai, distribusi, pengelolaan, dan ketersediaan BBM di tingkat SPBU,” ujar Sarkawi Hamid, Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur.
Sarkawi menambahkan, penataan sistem ini diharapkan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 dan Perpres No. 191 Tahun 2014, termasuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti daerah seberang danau.
Selain itu, Sarkawi Hamid juga menekankan pentingnya penegakan aturan dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan untuk keuntungan pribadi maupun korporasi.
“Kita semua berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan,” tegasnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan masalah kelangkaan BBM bersubsidi di Luwu Timur dapat segera teratasi, dan distribusi BBM dapat berjalan lancar serta merata ke seluruh wilayah.
