Lutim,timespolitik.com–Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin (UNHAS), Afrianto, M.Si, memberikan apresiasi sekaligus analisis kritis atas program unggulan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler, yaitu Kartu Lutim Pintar yang telah diluncurkan. Salah satu bentuk bantuan dalam program ini adalah penyediaan perlengkapan seragam sekolah bagi siswa TK, SD, hingga SMP.
Menurut Afrianto, kebijakan ini merupakan contoh konkret bagaimana sebuah program pemerintah seharusnya dirancang.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak boleh berhenti pada output semata, seperti sekadar penyerahan seragam sekolah, melainkan harus menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Seperti inilah kebijakan diproduksi, bukan berhenti pada output, tapi outcomenya nyata dirasakan masyarakat,” ujar Afrianto.
Afrianto menjelaskan, banyak daerah memang memiliki program seragam gratis, namun tidak semuanya mampu mensinergikan program tersebut dengan pemberdayaan UMKM lokal. Padahal, kata dia, aspek inilah yang justru dapat menggerakkan ekonomi akar rumput.
“Sebagian daerah memprogramkan seragam gratis, tapi memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia barang itu yang sulit disinergikan,” sambungnya.
Program Kartu Lutim Pintar hadir dengan pendekatan berbeda. Alih-alih membeli seragam secara massal dari pemasok luar daerah, Pemkab Luwu Timur merancang skema yang melibatkan penjahit lokal, pengrajin tekstil daerah, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini hidup dalam ketidakpastian pasar.
Afrianto menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipandang sebagai instrumen triger strategis, bukan sekadar instrumen fiskal. APBD, menurutnya, adalah pengungkit yang dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi mikro, memperkuat ketahanan komunitas, dan menjaga stabilitas sosial secara menyeluruh.
“APBD tidak boleh dipandang semata sebagai instrumen fiskal, melainkan sebagai instrumen triger strategis, pengungkit yang sengaja dirancang untuk menghidupkan roda ekonomi mikro dan memperkuat ketahanan komunitas,” jelasnya.
Dalam perspektif teknokratis, Afrianto menyebut pendekatan Pemkab Luwu Timur sebagai bentuk local economic multiplier effect yang disengaja. Belanja pemerintah diarahkan untuk memperbesar dampak berganda yang menghidupkan ekosistem ekonomi lokal.
“Bupati Lutim melihat setiap rupiah dalam program seragam gratis tidak sekadar untuk membeli kain dari luar, tetapi dirancang untuk melibatkan penjahit desa, pengrajin tekstil, hingga pelaku UMKM,” ungkapnya.
Afrianto menilai bahwa dengan cara inilah APBD tidak lagi menjadi dokumen administratif semata, tetapi menjadi benang emas yang menjalin kemandirian ekonomi rakyat.
Ia menggambarkan bahwa ketika penjahit desa bekerja, ketika ibu-ibu penenun mendapatkan pesanan dari pemerintah, dan ketika UMKM lokal merasakan gairah baru dalam usaha mereka, pada saat itulah sebuah kebijakan benar-benar “hidup”.
“Ketika jarum jahit penjahit desa berdetak seirama dengan belanja daerah, ketika ibu-ibu penenun tersenyum karena pesanan mengalir dari program pemerintah, di sanalah kebijakan itu hidup. Bukan hanya di laporan akuntabilitas, tetapi dalam napas sehari-hari masyarakat,” tegasnya.
Melalui pendekatan yang memberdayakan, inklusif, dan strategis ini, Afrianto menilai bahwa program Kartu Lutim Pintar bukan hanya membantu siswa mendapatkan seragam, tetapi turut menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan penguat struktur komunitas di Luwu Timur. Program ini, katanya, layak menjadi contoh nasional tentang bagaimana kebijakan publik seharusnya dirancang dan dijalankan.
