Jakarta,timespolitik.com– Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) melakukan audiensi ke tiga kementerian strategis, yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, 5 Juli 2025.
Audiensi ini bertujuan untuk menyerahkan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABPEDNAS 2025,yang disusun berdasarkan masukan dan aspirasi ribuan anggota BPD dari seluruh indonesia.
Delegasi ABPEDNAS terbagi dalam tiga komisi sesuai bidang dan fokus pembahasan yaitu:
-Komisi l dipimpin Hendra Saragih,beraudiensi dengan kementrian Koperasi dan diterima oleh Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi
-Komisi ll dipimpin oleh Badrul Amali,bertemu dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT
-Komisi lll dipimpin oleh Firmansyah Lesmana,melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.
Rekomendasi yang disampaikan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan BPD, sinkronisasi program desa dengan prioritas pembangunan nasional, dan penguatan kesejahteraan anggota BPD, antara lain:
– Percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Nomor 3 Tahun 2024
– Program peningkatan kapasitas BPD yang didanai oleh APBN
– Pengaturan tunjangan/insentif BPD secara merata di seluruh Indonesia
– Penguatan kesejahteraan anggota BPD melalui jaminan kesehatan, hari tua, dan penghargaan bagi BPD purna bakti
– Penegasan mekanisme pencalonan BPD dari kalangan ASN/TNI/POLRI/BUMN yang harus mendapat izin dari pimpinan instansi,termasuk BPD cukup cuti jika mencalonkan diri sebagai kades dan pencalonan lain.
Baca juga: Bupati dan Wabup Lutim Hadiri Pengukuhan Mincara Malili, Komitmen Lestarikan Adat Luwu
Semua usulan tersebut mendapat respon positif dari Kemendagri yang menyatakan akan menjadikan rekomendasi ABPEDNAS sebagai referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dibahas.
Sementara itu, Wahono Ketua DPD ABPEDNAS SumSel yang juga merupakan Pimpinan delegasi ke Kementerian Koperasi , juga menekankan pentingnya sinergi BPD dengan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menyampaikan bahwa rekomendasi Rakernas 2025 merupakan tindak lanjut dari Dialog Nasional sehari sebelumnya di Nusantara IV Kompleks MPR/DPR RI. ABPEDNAS berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang demokratis, transparan, dan sejahtera.
Rakernas ABPEDNAS 2025 juga menghasilkan sejumlah rencana aksi nasional, antara lain pelatihan peningkatan kapasitas, advokasi kelembagaan BPD, kolaborasi lintas kementerian, serta usulan kenaikan tunjangan anggota BPD.
Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, ABPEDNAS siap bekerja sama dengan pemerintah menjadi mitra strategis yang demokratis dan tranparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
