BURAU – Sejumlah anggota DPRD Luwu Timur dari Dapil III Wotu-Burau melakukan kunjungan ke kantor PTPN IV Regional II Distrik Burau, Sabtu (1/11/2025), menanggapi keluhan masyarakat terkait luapan air limbah Tandanan Kosong (Tankos) yang diduga mencemari pemukiman warga di Desa Lagego, Kecamatan Burau.
Anggota DPRD, Sarkawi Hamid, mengatakan bahwa permasalahan yang diakibatkan PTPN Burau, yang berada di bawah perusahaan besar pemerintah (Danantara), semakin membesar layaknya bola salju. “Kemarin itu kami hanya persoalkan banjir, tapi sekarang ada lagi persoalan limbah. Persoalan banjir saja belum selesai, ini ada lagi persoalan limbah. Ini bahaya bagi masyarakat kami,” ujarnya.
Sarkawi menegaskan bahwa PTPN harus segera mencari solusi konkret. “Kami berharap ada solusi konkret, setidaknya ada jaminan dari manajemen untuk bisa mengatasi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat kami,” tegasnya. Ia bahkan menawarkan upaya bersama ke Jakarta jika solusi lokal tidak tercapai.
Dalam forum tersebut, Sarkawi juga memberikan ultimatum kepada manajemen PTPN Burau, menekankan pentingnya menilai dampak perusahaan terhadap masyarakat sekitar. “Kalau tidak ada lagi gunanya perusahaan ini bagi masyarakat, ngapain kita harus mempertahankan, jika justru memberikan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Sarkawi menekankan, permasalahan banjir dan limbah harus diselesaikan paling lambat bulan November ini. “Jika tidak, DPRD tentu akan mengambil langkah dan gerakan yang lebih tegas,” tambahnya.
Kunjungan ini turut dihadiri anggota DPRD lain seperti Harisal, Wahidin Wahid, Muhammad Nur, Abdul Halim, Nurchalis, dan Firman Udding. Hadir pula Camat Burau, H. Umar, Kepala Desa Lagego, Akbar Huzair, manajemen PTPN IV Burau, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
